Omnibus Law dan Update Ketentuan Pajak Terkini - Fresh Update

Deskripsi :

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan yang dilakukan Perusahaan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, peraturan perpajakan tersebut senantiasa berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, lingkungan usaha, penyempurnaan administrasi Pajak dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman yang tidak memadai atas perkembangan dan/atau perubahan peraturan perpajakan akan berisiko terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan dan dapat menimbulkan eksposur pajak berupa penambahan beban dan sanksi perpajakan yang mengakibatkan pemborosan cashflow perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan untuk mengupdate pengetahuan dan pemahaman atas ketentuan perpajakan yang berlaku perlu dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Pelatihan ditujukan untuk mendalami isu-isu penting yang bersifat kontemporer dan perlu diantisipasi pada saat ini, terutama yang terkait dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pajak lainnya. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahaan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah memberikan peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di bidang perpajakan termasuk melakukan mitigasi eksposur pajak untuk meminimalisir beban dan risiko pengenaan sanksi perpajakan  sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Materi :

1. Pemberlakuan UU Omnibus Law Bidang Pajak
   
   • UU No 2 Tahun 2020
   • UU No 11 Tahun 2020
2. Pemberlakuan UU Bea Meterai, UU No 10 Tahun 2020.
3. Pemanfaatan Insentif Pajak Terbaru
4. Implikasi keterbukaan akses dan informasi perpajakan
5. Updating & Critical Point Sengketa Pemeriksaan Pajak
6. Agenda DJP setelah Tax Amnesty berakhir
7. Peraturan yang terbit dan/atau berlaku mulai tahun 2020 lainnya